Sebagaimana Pasal 19 dalam PERMA Nomor I Tahun 2014, Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum adalah:
orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Rabu, 9 Juni 2021 13:04 WIB - Sony
Selasa, 8 Juni 2021 10:30 WIB - pepy nofriandi
Senin, 7 Juni 2021 14:39 WIB - Azizah
Senin, 7 Juni 2021 12:01 WIB - Ishmah Purnawati
Senin, 31 Mei 2021 16:44 WIB - pepy nofriandi
|
Keluarga Besar Pengadilan Agama Waikabubak Turut Berduka Cita atas meninggalnya Anggota Dewan Pengawas KPK |
Selamat Kepada YM. Andi Samsan Nganro Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial | Selamat Hari Pers Nasional tahun 2021 | Selamat Kepada Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. sebagai Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia |
|
|
|
Pengadilan Agama Waikabubak
Jl. Nangka No. 14 - Waikabubak - Sumba Barat - NTT
Telp: 0387-21162
Fax: 0387-21162
Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
