Expose dan Penyerahan Temuan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Triwulan III Tahun 2023
Waikabubak (21/09/2023) – Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid0 hari ini melaksanakan expose dan penyerahan temuan hasil pengawasan hakim pengawas bidang pada periode triwulan III Tahun 2023.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada pukul 08.30 WITA bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Waikabubak. Hal ini juga sebagai pelaksanaan atas undangan rapat tertanggal 19 September 2023 yang tertandatangani oleh YM. Muzhirul Haq, S.Ag selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang.
Dalam sambutannya, YM. Muzhirul Haq, S.Ag menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh pegawai agar terus meningkatkan kinerja dengan sebaik-baiknya, meningkatkan kedisiplinan dan secara teknis dapat segera menindaklanjuti temuan hakim pengawas bidang.
“Hasil temuan ini merupakan evaluasi kita bersama agar terus meningkatkan kinerja kita sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan untuk kelengkapan dokumen serta tindaklanjuti kami berikan waktu sampai hari Rabu, 27 September 2023” pungkasnya.
Selain itu, YM. Farida Latif, S.H.I sebagai Ketua Pengadilan Agama Waikabubak yang menerima dokumen hasil pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang juga memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai agar meningkatkan kembali komunikasi antara satu dengan yang lainnya khususnya dalam upaya menyelesaikan pekerjaan agar dapat diselesaikan secara tepat waktu dan menghindari kendala.
Acara tersebut ditutup dengan penyerahan langsung dokumen hasil pengawasan oleh M. Muzhirul Haq, S.Ag kepada YM. Farida Latif, S.H.I serta dilaksanakan dokumentasi bersama dengan Panitera Mariam, S.H. dan Sekretaris Syukril Hakim. (red)
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.