Tingkatkan Kinerja Tahunan, Kepaniteraan PA Waikabubak Laksanakan Rapat Koordinasi
Waikabubak, 7 Februari 2023 – Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak hari ini melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas kinerja tahun 2023. Rapat koordinasi ini sebelumnya dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Januari 2023. Akan tetapi, karena banyaknya agenda di awal tahun sehingga rapat koordinasi bidang kepaniteraan dijadwalkan ulan pada hari ini.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak, YM. Muzhirul Haq, S.Ag dan didampingi langsung oleh Panitera, Mariam, S.H.
Rapat yang bertempat di ruang Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak tersebut dihadiri oleh pejabat structural, pejabat fungsional dan pelaksana di kepaniteraan, antara lain:
- Panitera Muda Hukum : Murniati Purnama Umar, S.H.I
- Panitera Muda Gugatan : Marjeni, S.H.
- Panitera Muda Permohonan : Kurniati, S.H.I.
- Juru Sita : Temon Sriyono
- Analis Perkara Peradilan : Ahmad Zamroni, S.H., Andi Muhammad Galib, S.H. dan Handa Lesmana, S.H.
Adapun yang dibahas dalam agenda rapat meliputi beberapa hal penting, antara lain: taget perkara tahunan, pelaksanaan sidang keliling, peningkatan kualitas pelayanan di PTSP, evaluasi posbakum, pengelolaan arsip perkara, dan beberapa inovasi yang akan dilaksanakan oleh kepaniteraan PA Waikabubak.
Dengan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni, diharapkan pada tahun 2023 ini, Pengadilan Agama Waikabubak dapat lebih maksimal dan efektif dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Tengah. (Ahmeedzemz)
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.