PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Layanan permohonan informasi publik di Pengadilan Agama Waikabubak dilaksanakan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

A. Persyaratan Pemohon Informasi

Untuk mengajukan permohonan informasi publik, Pemohon Informasi wajib melampirkan dokumen identitas yang sah sesuai dengan kualifikasi pemohon:

• Warga Negara Indonesia (Perorangan):

  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan yang masih berlaku.

• Badan Hukum Indonesia:

  • Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

• Kelompok Orang / Organisasi Masyarakat (Ormas):

  • Surat Kuasa Khusus.

  • Fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa.

• Warga Negara / Badan Hukum Asing:

  • Perorangan: Dokumen identitas diri, izin tinggal, paspor, dan dokumen pendukung yang relevan.

  • Badan Hukum: Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha Penanaman Modal Asing yang telah disahkan oleh instansi berwenang.

B. Alur Prosedur Permintaan Informasi

Silakan ikuti alur dan tahapan berikut untuk mendapatkan informasi publik yang Anda butuhkan di Pengadilan Agama Waikabubak:

1. Mengajukan Permohonan Informasi

   • Secara Elektronik (Online): -

   • Secara Non-Elektronik (Offline): Datang langsung ke Desk Layanan Informasi / PTSP Pengadilan Agama Waikabubak (Jl. Nangka No. 14, Wailiang, Waikabubak) atau mengirimkan surat permohonan resmi tercatat.

   • Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan persyaratan identitas.

2. Pemeriksaan Kelengkapan (Maksimal 3 Hari Kerja)

   • Petugas Layanan Informasi (PPID) memeriksa kelengkapan identitas dan formulir permohonan.

   • Jika permohonan belum lengkap, Petugas akan memberitahukan Pemohon untuk melengkapi berkas dalam tenggat waktu maksimal 3 hari kerja.

3. Pemberitahuan Status Permohonan (Maksimal 10 Hari Kerja)

   • Pemohon akan menerima Surat Pemberitahuan Tertulis mengenai status permohonan yang mencakup:

     • Pernyataan apakah permohonan informasi diterima atau ditolak (beserta alasan penolakan).

     • Perkiraan biaya penggandaan/fotokopi (jika ada) dan tata cara pembayaran.

     • Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan dokumen informasi.

   • Pengadilan dapat memperpanjang jangka waktu penyediaan informasi paling lambat 7 hari kerja tambahan apabila terdapat alasan sah yang diperbolehkan oleh regulasi.

4. Penyediaan dan Penyerahan Informasi

   • Dokumen Elektronik (Softcopy): Dikirimkan melalui surat elektronik (email), WhatsApp, atau diunduh langsung melalui aplikasi.

   • Dokumen Cetak (Hardcopy): Digandakan oleh petugas setelah biaya penggandaan/fotokopi dilunasi oleh Pemohon.

   • Pemohon berhak melihat/memeriksa dokumen informasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggandakannya.

   • Pemohon menandatangani Tanda Terima Informasi setelah dokumen diserahkan.

C. Biaya Penggandaan Informasi

• Dokumen Elektronik (Softcopy): Diberikan secara GRATIS / CUMA-CUMA (Rp0,-).

• Dokumen Cetak (Hardcopy): Dikenakan biaya riil penggandaan/fotokopi (termasuk biaya pengiriman apabila dikirim melalui pos/kurir tercatat).

• Catatan Penting: Biaya penggandaan ini bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melainkan biaya riil operasional yang dibayarkan langsung melalui Petugas Layanan Informasi dan akan diberikan tanda bukti pembayaran resmi.

D. Layanan Khusus

• Penyandang Disabilitas: Pengadilan Agama Waikabubak menyediakan sarana, prasarana, serta aksesibilitas ramah disabilitas. Petugas Layanan Informasi siap memberikan pendampingan khusus dalam proses pengisian formulir permohonan informasi.

• Permohonan Salinan Putusan MA: Informasi/salinan putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah salinan resmi diterima oleh para pihak berkepentingan, atau 1 (satu) bulan setelah dikirimkan ke pengadilan pengaju (apabila belum dipublikasikan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung).

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Untuk memastikan pelayanan informasi publik berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel, Pengadilan Agama Waikabubak telah membentuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Waikabubak tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Susunan Struktur Organisasi PPID

Berikut adalah susunan dan tingkatan tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Pengadilan Agama Waikabubak:

• Dewan Pertimbangan PPID:

  • Ketua Pengadilan Agama Waikabubak

  • Hakim Pengadilan Agama Waikabubak

  • Panitera Pengadilan Agama Waikabubak

• Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

  • Sekretaris Pengadilan Agama Waikabubak

• Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

  • Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

  • Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan / Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan

• PPID Pelaksana:

  • Panitera Pengganti

  • Jurusita

• Petugas Layanan Informasi:

  • Analis Perkara Peradilan

  • Teknisi Sarana dan Prasarana

  • Dokumentalis Hukum

Surat Keputusan (SK) Tim PPID

Dokumen resmi Surat Keputusan (SK) mengenai pembentukan, rincian tugas, dan penetapan Tim PPID Pengadilan Agama Waikabubak dapat diunduh melalui tautan di bawah ini:

• Download SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PA Waikabubak