Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulan Februari 2024, Sosialisasi Hasil Rakerda PTA Kupang Tahun 2024 dan Penyampaian Hasil Temuan Hawasbid Triwulan I Tahun 2024
Waikabubak – Humas, Selasa, 19 Maret 2024. Ketua Pengadilan Agama Waikabubak memimpin langsung rapat yang dilaksanakan pada hari ini dan bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Waikabubak.
Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulan Februari 2024, Sosialisasi Hasil Rakerda PTA Kupang Tahu 2024 dan Penyampaian Hasil Temuan Hawasbid Triwulan I Tahun 2024 ini merupakan tindak lanjut dari beberapa agenda yang telah dilaksanakan dan sebagai forum evaluasi bersama seluruh Pimpinan serta Pegawai di Pengadilan Agama Waikabubak.
Rapat Monitoring dan Evaluasi bulan Februari 2024 disampaikan oleh masing-masing bidang (bagian) pada Kepaniteraan dan Kesekretariatan di PA Waikabubak. Secara umum, pelaksanaan tugas harian dari kedua bidang tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun 2024.
Adapun kendala-kendala yang dihadapi yakni berkaitan dengan peningkatan kerjasama, penguatan etos kerja bagi seluruh pegawai dan koordinasi antar pimpinan dan bawahan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat waktu. Hal itu juga sejalan dengan hasil Rakerda PTA Kupang yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 – 28 Februari 2024 yang lalu. Pimpinan PTA Kupang menyampaikan pentingnya menjaga integritas dan terus meningkatkan kerjasama antar bagian di satuan kerja agar prestasi dapat selalu ditingkatkan.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua PA Waikabubak, YM. Farida Latif, S.H.I., yang mengapresiasi kinerja bagian kepaniteraan dan kesekretariatan sehingga Pengadilan Agama Waikabubak dapat meraih prestasi sesuai dengan penghargaan yang telah dianugerahkan oleh PTA Kupang beberapa waktu yang lalu.
Rapat ditutup dengan terlebih dahulu menyampaikan hasil dari pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid), YM. Muzhirul Haq, S.Ag agar selanjutnya dapat ditindaklanjuti masing-masing bidang. (red)
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.