Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Mengikuti Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023 di Jakarta
Waikabubak – Humas, Jumat, 23 Februari 2024. Ketua Pengadilan Agama Waikabubak, YM. Farida Latif, S.H.I., mengikuti kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023 pada hari Selasa, 20 Februari 2024 bertempat di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Assembly Hall, Jl. Jenderal Gatot Subroto kav 35-kav 39, Jakarta.
Kegiatan dengan tema “Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat” tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Singapura, Ketua Mahkamah Agung Kuwait, Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar, Delegasi Sudan, Delegasi Australia, Delegasi China, dan Delegasi Rusia. Turut hadir pula para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, para duta besar negara sahabat, para purnabakti pimpinan Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dan undangan lainnya.
Sebagaimana yang dikutip pada laman Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. memimpin Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada hari Selasa, 20 Februari 2024 pukul 09.00. WIB di ruang Plennary Hall Jakarta Convention Centre. Laporan tahunan kali ini bertema Integritas Kuat Peradilan Bermartabat.
Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung merupakan agenda tahunan Mahkamah Agung yang dilaksanakan di setiap awal tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama setahun sebelumnya.
Pengadilan Agama Waikabubak yang menjadi bagian dari satuan kerja dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI juga turut berkontribusi dan memiliki andil langsung terhadap kinerja Mahkamah Agung RI ditingkat bawah, khususnya pada wilayah hukum Pengadilan Agama Waikabubak yang meliputi Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.