Penandatanganan Kerjasama (MoU) dan Kontrak Kinerja PA Waikabubak dengan LBH Surya NTT
Kamis, 19 Januari 2023 – Pengadilan Agama Waikabubak melaksanakan penandatanganan kerjasama dan kontrak kerja dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT bertempat di Ruang Sidang kantor Pengadilan Agama Waikabubak.
Penandatanganan tersebut dilaksanakan langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Waikabubak, Y.M. Farida Latif, S.H.I. bersama dengan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Kabupaten Sumba Barat, Bp. Charles Ana Ote, S.IP., S.H.
Acara diikuti oleh jajaran pimpinan, hakim, panitera dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Waikabubak serta dihadiri oleh Paralegal yang bertugas di Kantor Pengadilan Agama Waikabubak.
Dalam sambutan dan pengarahannya, Ketua Pengadilan Agama Waikabubak menegaskan pentingnya kolaborasi dan tekad yang kuat dalam menciptakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan khususnya bagi masyarakat rentan dan memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan di pengadilan.
Selain itu, kerjasama pada tahun 2023 merupakan kerjasama kedua setelah sebelumnya Surya NTT terpilih sebagai pemenang atas layanan pos bantuan hukum (posbakum) pada tahun 2022 dan saat ini kembali memenangkan layanan posbakum sebagaimana yang telah diumumkan oleh pejabat pengadaan pada awal tahun 2023.
Setelah penandatanganan, dilaksanakan serah terima dokumen dari masing-masing pihak sebagai simbolis telah terlaksananya kerjasama untuk anggaran tahun 2023. (Ahmeedzemz)
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.