Sosialisasi dan Simulasi Tanggap Bencana Kebakaran
Selasa 2 Agustus 2022
Bencana tidak dapat diketahui kapan akan datangnya. Beberapa bencana yang paling sering terjadi di Indonesia seperti banjir, gempa, kebakaran tsunami dan sebagainya. Untuk itu pencegahan sebelum terjadi bencana merupakan langkah-langkah yang harus di ketahui oleh semua orang. Salah satu bencana paling sering adalah kebakaran. Hal ini mendorong Pengadilan Agama Waikabubak untuk belajar menghadapi bencana tersebut.
BPBD sebagai salah satu lembaga yang memliki kapabilitas dalam hal penangan bencana di Indonesia tentunya memiliki peran untuk tindak pencegahan dan tindak penanggulangan bencana. Hal ini menjadi dasar kegiatan sosialisasi dan simulasi tanggap bencana kebakaran di Pengadilan Agama Waikabubak.
Hal ini mendapat sambutan baik dari Kepala BPBD Kabupaten Sumba Barat Ir. Yanis E. L. Chr. Loebaloe, M.Si. Kepala BPBD dalam sambutannya menyatakan saat ini pola pikir masyarakat ketika terjadi bencana sudah berubah. Ketika bencana kebakaran terjadi yang ada masyarakata lebih memilih mengabadikan kejadian dengan handphone daripada berusaha membantu pemadaman. Setelah sambutan Kepala BPBD Yanis Loebaloe langsung memberikan materi terkait penanggulangan bencana kebakaran.
Apresiasi juga diberikan kepada Pengadilan Agama Waikabubak sebagai satker yang telah mengikuti sosialisasi berupa pemberian piagam.
Setelah sesi pemberian materi disampaikan dilanjutkan dengan simulasi pemadaman api. Adapun simulasi menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) dan kain basah. Setelah mendapat contoh dari tim BPBD pegawai Pengadilan Agama Waikabubak memperaktikan cara pemadaman api secara bergiliran. (null)
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.