Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak
Senin, 30 Agustus 2021, Pengadilan Agama Waikabubak melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah jabatan, YM. Farida Latif, S.H.I sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak bertempat di ruang sidang utama.
Acara pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada pukul 14.00 WITA dengan rundown acara sebagai berikut:
- Pembukaan
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Mahkamah Agung
- Pengambilan Sumpah Jabatan
- Kata-kata Pelantikan
- Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri
- Doa
- Perkenalan dari Wakil Ketua PA Waikabubak
- Foto Bersama
- Penutup
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Waikabubak menyampaikan pesan dan harapan kepada YM. Farida Latif, S.H.I., dengan kehadiran tugasnya di Pengadilan Agama Waikabubak semoga dapat memperkuat tim kerja dan meningkatkan kinerja khususnya dalam pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, tugas-tugas yang secara otomatis diemban sebagai seorang Wakil Ketua agar segera dapat dilaksanakan serta dapat memberikan keadilan kepada masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Waikabubak.
YM. Farida Latif, S.H.I dalam sambutannya juga menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dan seluruh pegawai yang sudah menyambut kedatangannya dengan sangat baik. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa ini bukan pertama kalinya tugas di Pengadilan Agama Waikabubak, hanya saja dengan tugas yang berbeda yaitu sebagai Hakim dan sekarang sebagai Wakil Ketua yang tentunya secara tugas dan tanggungjawab juga semakin berat.
Dalam penutupnya, YM. Farida Latif, S.H.I. mengharapkan sinergitas dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian dan saling mengingatkan ketika ada hal-hal yang tidak sesuai. (Ahmeedzemz)
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.