Evaluasi Hasil Pengawasan dan Pembinaan PTA Kupang & Sosialisasi Aplikasi Absen PPNPN PA Waikabubak
Rabu, 4 Agustus 2021, Pengadilan Agama mengikuti kegiatan evaluasi hasil pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting pada pukul 14.00-16.15 WITA. Kegiatan evaluasi ini menjadi tindak lanjut dari kegiatan pengawasan dan pembinaan daerah yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh tim dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
Dalam kegiatan tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua PTA Kupang, YM. Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H., yang didampingi oleh Panitera dan Sekretaris PTA Kupang. Dalam evaluasi yang disampaikan, Ketua PTA Kupang memberikan beberapa poin catatan hasil temuan dilapangan saat dilaksanakan pengawasan dan pembinaan oleh tim dari PTA beberapa waktu lalu. Selain itu, Ketua PTA Kupang juga menekankan agar temuan-temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai yang ada di Pengadilan Agama Waikabubak. Dipengujung kegiatan setelah penutupan evaluasi tersebut, juga dilaksanakan sosialisasi aplikasi absensi oleh tim IT Pengadilan Agama Waikabubak yaitu Shafrian Adhi Karunia, S.Kom terhadap seluruh PPNPN di Pengadilan Agama Waikabubak. Absensi online ini menjadi terobosan baru dalam sistem kepegawaan di Pengadilan Agama Waikabubak yang diharapkan mampu menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan seluruh pegawai pengadilan. (Ahmeedzemz)
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.