CPNS Pengadilan Agama Mengikuti Penutupan Diklat CPNS Golongan III Tahun 2021
 |
 |
Hari ini, 23 Juli 2021, Dua orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bertugas di Pengadilan Agama Waikabubak mengikuti penutupan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Gelombang I Tahun 2021.
Keduanya adalah Ahmad Zamroni, S.H. CPNS Analis Perkara Peradilan yang mengusug aktualisasi dengan judul “Aktivasi Whatsapp Pelayanan Informasi PTSP Pengadilan Agama Waikabubak Kelas II Sebagai Upaya Pelayanan Secara Elektronik (E-Service)”. Kegiatan ini rencananya akan dijadikan sebagai inovasi Pengadilan Agama Waikabubak dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern dan juga sebagai upaya aktif dalam pengendalian laju perkembangan covid-19 melalui pelayanan secara jarak jauh. Inovasi ini selanjutnya akan diberi nama SI-CAKEP (Sistem Informasi dan Chat Administrasi Keperkaraan Pengadilan Agama Waikabubak)
Selanjutnya, Shafrian Adhi Karunia, S.Kom. CPNS Pranata Komputer di Pengadilan Agama Waikabubak mengangkat aktualisasi dengan tema “Pembuatan Sistem Informasi Rapat (E-Sirat) Pengadilan Agama Waikabubak” yang juga akan dijadikan sebagai inovasi pengadilan dalam rangka efisiensi kegiatan rapat internal.
Kegiatan Pelatihan CPNS dilaksanakan pada 15 Maret 2021 dan resmi ditutup pada 23 Juli 2021 dengan beberapa rangkaian antara lain: materi ANEKA, Dinamika Kelompok, Penguatan Karakter dan Bela Negara, serta Habituasi (Aktualisasi).
Pelatihan Dasar CPNS menjadi gerbang pertama bagi calon aparatur peradilan guna membekali para peserta dengan nilai-nilai dasar ASN agar dapat menjadi aparatur yang professional dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat dan perekat serta pemersatu bangsa. (Ahmeedzemz).
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.