RAPAT KOORDINASI BADILAG 2021 DAN PELUNCURAN 6 APLIKASI BADILAG
(Waikabubak, 2 Maret 2021), Bertepat di Media Center Pengadilan Agama Waikabubak, seluruh Pegawai Mulai dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kasubbag, Panitera Pengganti, Jurusita dan CPNS Pengadilan Agama Waikabubak mengikuti acara Pembukaan Rapat Koordinasi Badilag Tahun 2021 secara daring.
Pembukaan Rakor tahun ini dilaksanak secara virtual dikarenakan masih adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Dalam laporannya Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. menyamppaikan bahwa tujuan kegiatan Rapat Koordinasi ini merupakan kegiatan rutin tahunan dalam rangka evaluasi Peradilan Agama tahun yang lalu dan menyusun program kerja tahun berjalan. Tema yang diangkat pada Rakor 2021 ini sendiri adalah "Membangun Peradilan Agama Yang Modern Berkelanjutan Menuju Birokrasi Berkelas Dunia".
Sementara itu Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dalam sambutannya menyampaikan bahwa "Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Badilag adalah representasi dari komitmen bersama seluruh unsur di peradilan Agama dalam menetapkan program-program strategis yang dibutuhkan bagi kemanjuan lembaga. Dari rapat koordinasi ini diharapkan pula menghasilkan kebijakan-kebijakan baru yang dapat membawa perubahan signifikan di lembaga yang kita cintai. Rapat koordinasi ini menjadi medium yang tepat dalam mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan terdahulu, menemukan dimana titik lemahnya, menerapkan rencana aksi perbaikan, menggagas inovasi baru, serta menetapkan target capaian lain yang mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.
Setelahnya Ketua Mahkamah Agung juga melauncing 6 aplikasi baru yaitu :
1. Pusat Data Perkara
2. Portal Ekonomi Syariah
3. PTSP Online Tingkat Banding
4. Aplikasi Penilaian APM
5. Laporan Elektronik (e-laporan)
6. Surat Izin Online (vision)
(adm)
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.