Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Waikabubak bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan. 
PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN DAN PERMINTAAN DOKUMEN
Jakarta – Humas : Berdasarkan Surat Tugas Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 121/ST/V-XVI.1/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021 untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja tahun anggaran 2020 dan 2021 (s/d semester I) pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya dijakarta, Aceh, Jawa barat, Banten dan Sulawesi Utara, serta surat Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01/PDTT_BLJ-MA/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021 hal Pemberitahuan Pemeriksaan dan permintaan dokumen.
Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung :
Dokumen
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.