Saturday, June 23, 2018

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008

Kewajiban Hakim Pemeriksa dan Kuasa Hukum

1. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

2. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.

3. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

4. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

5. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi

6. HakimwajibmenjelaskanprosedurmediasidalamPermaini kepada para pihak yang bersengketa.

Hak Para Pihak Memilih Mediator Para pihak berhak memilih mediator di antara Hakim bukan pemeriksa perkarapadapengadilanyangbersangkutan,Advokatatau akademisi hukum,Profesibukanhukumyangdianggapparapihakmenguasai atauberpengalamandalam pokok sengketa,Hakimmajelispemeriksa perkara, Gabungan antara mediator.

Batas Waktu Pemilihan Mediator :

1. Setelahparapihakhadirpadaharisidangpertama,hakim mewajibkan para pihak pada hari itujugaataupaling lama2(dua)harikerjaberikutnyauntukberundinggunamemilihmediator termasukbiayayangmungkintimbulakibatpilihanpenggunaan mediator bukan hakim.

2. Parapihaksegeramenyampaikanmediatorpilihan merekakepadaketua majelis hakim.

3. Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.

4. Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.

5. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.

6. Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Menempuh Mediasi Dengan Iktikad Baik

1. Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik

2. Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik www.pa-yogyakarta.net

Tahap-tahap Proses Mediasi

1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator

2. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

3. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim

4. Atasdasarkesepakatanparapihak,jangkawaktumediasidapat diperpanjangpalinglama14(empatbelas)harikerjasejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari

5. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara

6.Jikadiperlukandanatasdasarkesepakatanparapihak,mediasi dapatdilakukansecarajarakjauhdenganmenggunakanalat komunikasi.

Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

1. Mediatorberkewajibanmenyatakanmediasitelahgagaljikasalah satupihakatauparapihakataukuasa hukumnyatelahduakali berturut-turuttidakmenghadiripertemuanmediasisesuaijadwal pertemuanmediasiyangtelahdisepakatiatautelahduakali berturut-turuttidakmenghadiripertemuanmediasitanpaalasan setelah dipanggil secara patut.

2. Jikasetelahprosesmediasiberjalan,mediatormemahamibahwa dalamsengketa yangsedangdimediasimelibatkanasetatauharta kekayaanataukepentinganyangnyata-nyataberkaitandengan pihaklainyangtidakdisebutkandalamsuratgugatansehingga pihaklainyangberkepentingantidakdapatmenjadisalahsatu pihakdalamprosesmediasi,mediatordapatmenyampaikan kepadaparapihakdanhakimpemeriksabahwaperkarayang bersangkutantidaklayakuntukdimediasidenganalasanpara pihak tidak lengkap.

Tugas-tugas Mediator

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi

3.Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.

4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak Keterlibatan Ahli

1. Ataspersetujuanparapihakataukuasahukum,mediatordapatmengundangseorangataulebihahlidalambidangtertentuuntuk memberikanpenjelasanatau pertimbanganyangdapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.

2. Parapihakharuslebihdahulumencapaikesepakatantentang kekuatanmengikatatautidakmengikatdaripenjelasandanataupenilaian seorang ahli

3.Semuabiayauntukkepentinganseorangahliataulebihdalam prosesmediasiditanggungolehparapihakberdasarkan kesepakatan. www.pa-yogyakarta.net Kesepakatan

1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

2. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

3. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.

4. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

5. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

6. Jikaparapihaktidakmenghendakikesepakatanperdamaian dikuatkandalambentukaktaperdamaian,kesepakatan perdamaian harusmemuatklausulapencabutangugatandanatau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Tidak Ada Kesepakatan

1. Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15 Perma No 1 Tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan

memberitahukan kegagalan kepada hakim.

2. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

3. Padatiaptahapanpemeriksaanperkara,hakimpemeriksa perkara tetapberwenanguntukmendorongataumengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

4. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.