Thursday, August 16, 2018

 

Tugas Pokok dan Fungsi Ketua

 

Memimpin dan bertanggung jawab atas  terselenggaranya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Waikabubak dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra serta wibawa Badan Peradilan Agama di Kabupaten Waikabubak. Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Tugas Pokok dan Fungsi antara lain :

1.

Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya peradilan, baik ke dalam maupun ke luar sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

2.

Memimpin  dan  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan Undang-Undang, Kebijakan Mahkamah Agung dan Pemerintah;

3.

Membuat kebijakan umum dibidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan melalui Surat Keputusan/Penetapan atau/Surat Dinas/Tugas serta membagi tugas seluruh aparatur Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan jabatan struktural  atau fungsionalnya maupun dalam pembagian tugas ini;

4.

Membuat program kerja berkala bersama-sama Wakil Ketua, para Hakim, Panitera/Sekretaris dan Pejabat Kesekretariatan/Kepaniteraan berkaitan dengan Anggaran DIPA dan tugas-tugas/keperluan kantor terkait dengan kebijakan Mahkamah Agung dan Pemerintah;

5.

Bertanggung   jawab   terhadap   terlaksananya   pembuatan   dan   realisasi rencana fisik yang merupakan penjabaran DIPA, mengadakan pengawasan dan evaluasi setiap tri wulan.

6.

Melaksanakan dan melakukan pembinaan serta pengawasan dan sebagai penanggung jawab umum terhadap pelaksanaan Anggaran yang tertuang dalam DIPA dengan mengacu kepada surat keputusan Sekretaris MARI Nomor : 002/Sek/SK/I/2010 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran Anggaran dan belanja Negara dilingkungan MA-RI serta badan peradilan yang ada dibawahnya diseluruh Indonesia tahun anggaran 2016;

7.

Melakukan  kebijakan dan pengawasan  terhadap  Keuangan  perkara  dan semua Barang Kekayaan (Inventaris) Milik Negara;

9.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim, Panitera/Sekretaris dan Seluruh  Pejabat  di  Kepaniteraan/ Kesekretariatan  agar terlaksananya peradilan yang tertib, adil  dan berwibawa;

10.

Melakukan pengawasan melekat terhadap prilaku seluruh karyawan/karyawati di dalam maupun di luar kantor secara langsung atau berjenjang setruktural yang akan dijadikan catatan untuk prestasi kerja tertuang dalam Penilaian SKP ataupun kebijakan lainnya;

11.

Membuat laporan berkala tahunan atas pelaksanaan tugas ke Ketua Pengadilan  Tinggi   Agama  Kupang dan Ketua Mahkamah Agung Cq. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MA-RI;

12.

Membuat dan menunjuk Hakim yang menangani perkara melaui Penetapan Majelis Hakim dan menunjuk Hakim sebagai Pencatat dalam perkara yang diajukan secara lisan serta menunjuk   Hakim Pengawas Bidang dibawah koordinasi Wakil Ketua;

13.

Merencanakan dan melakukan rapat-rapat koordinasi secara berkala bersama Wakil Ketua dan Panitera/Sekeretaris ataupun mengadakan pertemuan insidentil secara umum dan terbatas;

14.

Menerima dan menindak lanjuti hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang;

15.

Menilai SKP untuk para Hakim dan Panitera/Sekretaris setiap akhir tahun;

16.

Mengusulkan pengangkatan atau penambahan Pegawai/Jabatan tertentu ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Kupang;

17.

Melakukan penyumpahan dan Pelantikan Hakim, Panitera/Sekretaris dan Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pengadilan Agama Waikabubak;

18.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota IKAHI, PPHIMM, PTWP, Dharmayukti Karini dan Koperasi  Pengadilan Agama Waikabubak;

19.

Menetapkan panjar biaya perkara, biaya Panggilan, biaya Eksekusi dan biaya proses peradilan lainnya;

20.

Menerima  berkas  perkara  dari  Panitera,  meneliti  selanjutnya  menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dengan suatu penetapan;

21.

Dalam keadaan mendesak/ darurat dapat mengganti Ketua Majelis dengan Hakim lain dengan suatu penetapan.

22.

Memimpin jalannya eksekusi.

23.

Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan terhadap Termohon eksekusi, agar dapat dilakukan teguran (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, putusan provisi, serta merta dan pelaksanaan eksekusi lainnya.

24.

Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan penangguhan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan oleh pihak ketiga.

25.

Menetapkan pelaksanaa lelang, tempat pelaksanaan lelang dan atau Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana lelang.

26.

Mengadakan  pemeriksaan  atas  pemegang  kas  keuangan  perkara  dan keuangan rutin (DIPA) secara berkala atau insidentil.

27.

Menandatangani ijin kuasa khusus/insidentil, menandatangani penutupan buku buku register untuk akhir tahun, menandatangani laporan- laporan bulanan, laporan empat bulanan dan atau laporan tahunan bersama Panitera.

28.

Memberi ijin untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan dari Daftar, Catatan, Risalah, Berita Acara, atau Berkas perkara.

29.

Memberikan penilaian atas prestasi bagi Hakim dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Waikabubak dan meneruskannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

30.

Melakukan koordinasi antar sesama instansi penegak hukum dan instansi lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan;

31.

Menunjuk seorang Hakim sebagai Pejabat yang melakukan tugas kehumasan.

32.

Menunjuk Hakim untuk memberikan bantuan membuat gugatan/permohonan lisan bagi yang buta huruf.

33.

Membuat uraian tugas bagi seluruh Pejabat dan staf;

34.

Melaksanakan tugas-tugas lainnya sebagai Pimpinan Pengadilan Agama Waikabubak.

35.

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan.

 

 

 

 

Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Ketua

 

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal : Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Tugas Pokok dan Fungsi antara lain :

1.

Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan;

2.

Membantu ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasian;

3.

Melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan ketua kepadanya dalam hal Melakukan pengawasan interen untuk mengawasi apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku terutama jalannya tugas peradilan yang dilakukan oleh Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dengan Juru Sita/Juru Sita Pengganti maupun tugas tugas administrasi umum yang dilaksanakan oleh Sekertaris, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian yang dilaporkan kepada ketua.

4.

Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan peningkatan disiplin kerja.

5.

Memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diberikan ketua untuk diselesaikan  secara sederhana, cepat dengan biaya ringan.

6.

Memimpin sidang-sidang ,dan meneliti  perkara yang ditanganinya sebelum perkara di sidangkan serta memasukkannya dalam buku kalender persidangan.

7.

Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan dan memerintahkan juru sita pengganti untuk melakukan pemanggilan dan peletakan sisa.

8.

Membuat penetapan atau keputusan atas perkara yang ditanganinya dan menelitinya secermat mungkin sebelum penetapan atau putusan tersebut ditanda tanganinya.

9.

Memonitoring perkara-perkara yang ditanganinya  untuk diproses lebih lanjut sehingga proses penanganannya dapat dilakukan secara sederhana dengan biaya ringan.

10.

Menandatangani berita acara persidangan dengan bertanggung jawab atas kebenarannya

11.

Membuat jadwal persidangan (court callender)

12.

Meningkatkan kemampuan dibidang penanganan perkara untuk meningkatkan mutu penetapan atau putusan.

13.

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua.

14.

Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan mahkamah agung republic Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan.