PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK
Senin, 24 Agustus 2020 pukul 15.30 bertempat di ruang sidang Kantor Pengadilan Agama Waikabubak, dilaksanakan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Bapak Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.
Pelantikan berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan yang di anjurkan pemerintah antara lain menggunakan masker dan sarung tangan. Pelantikan di laksanakan dalam suasan sederhana. Pelantikan oleh Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Muhamad Jamil, S.Ag. Saksi pertama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Made Adicandra Purnawan, S.H. dan saksi kedua Panitera Pengadilan Agama Waikabubak Mariam, S.H. Dan Rohaniwan Temon Sriyono.
Adapun pelantikan Huda Lukoni,, S.H.I., S.H. M.H. berdasarkan SK Ketua Mahakamah Agung RI Nomor ; 181/KMA/SK/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020. Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak merupakan Hakim pada Pengadilan Agama Dompu.
Hadir dalam kegiatan pelantikan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Waikabubak dari Hakim hingga Pegawai Honorer. Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Agama Waikabubak menyampaikan dengan “adanya Wakil Ketua yang baru dilantik makan kita lengkap dari segi SDM, dan juga Wakil Ketua harus bersiap karena secara otomatis menjadi ketua TPM”.
Acara di lanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama. (adm)
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.