PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK
Kamis 13 Juni 2019, di Ruang Sidang Pengadilan Agama Waikabubak pelantikan Muhamad Jamil, S.Ag. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak berlangsung dalam suasana khidmat. Acara Pelantikan di hadiri oleh seluruh Hakim, dan Pejabat serta Pegawai Pengadilan Agama Waikabubak. Selain itu hadir juga dalam Acara Pelantikan kali ini Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, Sekretaris Pengadilan Negeri Waikabubak, Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu, Hakim Pengadilan Agama Waingapu, Panitera Pengadilan Agama Waingapu dan Sekretaris Pengadilan Agama Waingapu.
Tepat pukul 10.15 WITA pengambilan sumpah Muhamad Jamil, S.Ag, sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak dimulai. Adapun Pelantikan didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 74/KMA/SK/IV/2019 tanggal 25 April 2019. Muhamad Jamil, S.Ag. sendiri sebelumnya merupakan Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang Kelas II.
Pelantikan oleh ketua Pengadilan Agama Waikabubak
Saksi pada acara pelantikan kali ini adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu Burhanudin Manilet, S.Ag dan Hakim Pengadilan Agama Waikabubak Faisal, S.Ag. M.H. dan Rohaniwan Temon Sriyono.
Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Syafruddin, S.Ag., M.S.I. Setelah melantik di lanjutkan dengan Penyematan Kalung Jabatan, kemudian pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak.
Pembacaaan Pakta Integritas Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak
Setelah prosesi pelantikan Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Syafruddin, S.Ag., M.S.I. dalam sambutannya menyampaikan harapan dengan adanya Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak yang baru, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pengadilan terutama dalam mensuskseskan program prioritas Mahkamah Agung dan Badilag speerti APM dan ZI. (adm)
Foto Bersama PA Waikabubak, PN Waikabubak, dan PA Waingapu
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.