Dari kiri: Senior Advisor AIPJ, Kepala Subdit Tatakelola Ditjen Badilag Mahkamah Agung, Pejabat Kemenag, Ketua PA Kupang, 3 pasang suami isteri penerima layanan, Wakil Bupati dan Wakil Ketua PTA Kupang, setelah dilakukan penyerahan Penetapan PA dan Buku Nikah.

Sumber, l Badilag.net

Setelah PA Kalabahi, di wilayah provinsi NTT, kini PA Kupang melaksanakan pelayanan terpadu bagi masyarakat kurang mampu.

Pelayanan ini diselenggarakan tanggal 17 Maret 2016, di Komplek Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang, yang tergolong daerah terpencil.

Pelayanan gratis di daerah sekitar 60 km dari Kota Kupang dengan sebagian jalan yang sangat rusak ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kupang, Wakil Ketua PTA Kupang, Kepala Subdit Tata Kelola Ditjen Badilag Mahkamah Agung, Kepala Bidang Bimas Islam Kanwil Kemenag Provinsi NTT, Senior Advisor AIPJ Jakarta, hakim tinggi, para pimpinan  PA Kupang, PA Soe, PA Kefamenanu dan PA Atambua serta para pejabat dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam pelayanan itu, ditetapkan itsbat nikah  32 pasang suami isteri yang tinggal di wilayah sekitar.  Hari itu juga diterbitkan 32 Penetapan PA dan 13 set Buku Nikah yang langsung diserahkan kepada pasangan-pasangan suami-isteri.

Sedangkan penerbitan sisa Buku Nikah sebanyak 19 set dan Akta Kelahiran bagi 65 anak dari pasangan yang diitsbat nikah akan terus diproses pada hari-hari berikutnya.

 “Kami sangat senang adanya layanan terpadu dan mengharapkan agar kegiatan seperti ini terus dilaksanakan, baik di wilayah sini atau wilayah lainnya di Kabupaten Kupang”, kata Wakil Bupati Drs. Korenus Masneno dalam sambutannya.

Sebagai inisiator dan kordinator, PA Kupang nampak sibuk dan bekerja keras. Malam hari sebelum pelaksanaan pelayanan terpadu, para hakim dan petugas PA bermalam di lokasi, dengan fasilitas tidur seadanya. Ini dilakukan untuk melakukan validasi data dan persiapan pelaksanaan.

Bahkan Ketua PA Kupang M. Camuda bersama Kepala Subdit Tatakelola Ditjen Badilag Umiyati berangkat dari KotaKupang setelah sholat shubuh untuk  mengechek data dan persiapan di lokasi. Karena jauh dan jalan yang rusak, perjalanan ditempuh 2 jam lebih.

Komitmen Masyarakat dan Pejabat Terkait

Pelayanan yang diinisiasi dan dikordinasikan oleh PA Kupang ini mendapat dukungan yang sangat positif, baik dari masyarakat maupun para pejabat terkait.

“Kami dengan Kepala Kantor Kemenag dan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kupang tanggal 7 Maret 2016 telah menandatangani komitmen bersama berupa MoU untuk melaksanakan pelayanan publik terpadu semacam ini”, kata Ketua PA Kupang,  Muhammad Camuda, kepada Senior Advisor AIPJ Wahyu Widiana.

“Bahkan di tingkat provinsi juga sudah ada komunikasi antar instansi terkait  untuk penandatanganan MoU dengan dukungan Gubernur yang dapat dijadikan rujukan pelayanan publik oleh kabupaten lainnya ”, tambah Wakil Ketua PTA Kupang, Sarif Usman.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT, Drs. Sarman Marselinus, juga merasa gembira dan mendukung pelayanan seperti ini, seperti dikemukakannya ketika Senior Advisor AIPJ  melakukan audiensi di Kupang sehari sebelum pelaksanaan pelayanan.

AIPJ sejak 3 tahun lalu telah banyak melakukan dukungan dan advokasi, bahkan pelatihan kepada petugas penyedia layanan di wilayah NTT ini.

Tahun 2015 tercatat pelayanan publik terpadu telah dilaksanakan di Kabupaten Belu, Sumba Barat Daya dan Manggarai Timur untuk masayarakat Kristen Katholik, sementara tahun 2016  ini telah diselenggarakan di Alor dan Kupang untuk masyarakat Muslim.

Dengan komitmen masyarakat dan instansi terkait, pelayanan publik ini diharapkan semakin semarak pada masa-masa yang akan datang.

Sosialisasi PERMA 1/2015

Sehari sebelum pelaksanaan pelayanan terpadu, dilaksanakan sosialisasi PERMA 1/2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran bertempat di PTA Kupang NTT.

Kegiatan yang diikuti oleh pimpinan, hakim, pejabat dan staf PTA Kupang, pimpinan PA Kupang, PA Soe, PA Kefamenanu dan PA Atambua ini menampilkan pembicara Wakil Ketua PTA Kupang Sarif Usman dan Senior Advisor AIPJ Jakarta Wahyu Widiana.

Sarif Usman menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung dalam berbagai kesempatan belakangan ini seringkali meminta agar jajaran pengadilan negeri dan pengadilan agama dapat menyosialisasikan dan mengimplementasikan PERMA 1/2015, sebagai bentuk pelayanan bagi pencari keadilan, terutama yang  tidak mampu dan tinggal di daerah terpencil.

“Oleh karena itu, pada sosialisasi ini kita undang AIPJ yang sangat menaruh perhatian terhadap pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan peradilan,  untuk memberikan paparan  dan pengalamannya”, kata Syarif Usman.

“Sosialisasi ini juga sengaja diadakan sehari sebelum pelaksanaan pelayanan terpadu di Kabupaten Kupang, agar sekaligus merupakan pelaksanaan perintah Ketua MA dan instruksi Dirjen”, tambahnya lagi.

Sementara itu, Senior Advisor AIPJ Wahyu Widiana menyampaikan paparan tentang PERMA 1/2015 dan Peran Pengadilan Agama.

“AIPJ sangat menaruh perhatian terhadap pelayanan publik ini. PERMA 1/2015 sangatlah reformis sebab telah memberi kemudahan-kemudahan kepada para pencari keadilan untuk berperkara di PN dan PA”, tegas Wahyu Widiana.

AIPJ bekerjasama dengan Mahkamah Agung ikut mengembangkan peningkatan pelayanan publik, termasuk pelayanan terpadu dan pemasyarakatannya. Terakhir AIPJ juga menyampaikan paparan dan pengalamannya pada acara sosialisasi di PTA Mataram dan pada Rakor Nasional Badilag dan MS Aceh/PTA se Indonesia di Bandung, awal tahun ini.

(Adli Minfadli Robby)